meresum 2 buku

RESUME

Diajukan kepada Bapak Yanto Heriyanto,S.Sos,M.Si Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara

Nama   : herlawati

NPM   : 117090019

Kelas   : 1 A semester 2

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG DJATI

CIREBON

2018

BAB I

PEMERINTAH, STRATEGI, DAN KINERJA

Pemerintah, Strategi, Dan Kinerja: Kecanggungan Posisi

Ada cukup banyak contoh Negara yang berhasil mencapai raihan prestasi (kinerja) yang memadai, bahkan membanggakan.prestasi yang lumayan banyak diraih banyak kota dan Negara sedang berkembang kini bahkan menimbulkan rasa optimis yang tinggi bahwa mereka telah mengenali dan menemukan

Pertanyaan yang kemudian dengan sendirinya dan secara logis muncul dari adanya sederetan fakta kinerja Negara dan kota yang begitu positif adalah bagaimana pencapaian itu dapat diraih. Namun pemerintah berstrategi bukan sesuatu yang bigitu saja bisa dengan mudah untuk diwujudkan.Karakteristik pemerintah menjadikan lebih mudah untuk diarahkan meraih hal-hal yang termasuk dalam kategori sedang.Berbeda dengan perusahaan yang ada pemiliknya, tidak terdapat kejelasan mengenai pemilik dalam hal pemerintahan dan Negara.

Dengan kata lain, diperlukan rekayasa politik jika dikehendaki adanya pemerintahan yang memiliki orientasi dalam persediaan energy yang melimpah dan tingkat kesabaran yang tinggi. Sederhananya , strategi dalam pemerintah sepertinya belum pernah menempati posisi yang pas dan terhormat.

Pertama, tidak perlu terlebih dahulu menjadi penganut Marxian untuk mengenali bahwa Negara memiliki banyak genetika, dan bahkan mengganti genetika untuk menutupinya dengan wajah yang berbeda dari genetika yang ditutupi.Kedua, strategi memiliki karakter berorientasi pada keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang. Disisi lain, Negara sepertinya terus tertekan untuk dengan segera menyelesaikan begitu banyak persoalan jangka pendek yang tak kunjung habis. Persoalan yang mendesak selalu menang dalam menarik perhatian disbanding persoalan yang strategis.Persoalan yang paling berbahaya adalah jika politik benar benar menempati posisi terdepan.Politik kemudian menjadi panglima.Bisa dipastikan logika strategi benar tidak memiliki tempat lagi.Tidak bisa lagi berbagi ruang dengan logika politik.

Strategi kemudian berubah watak menjadi sangat politis.Lebih penting dari pada itu berstrategi membuka peluang adanya politisas, kalo bukan intrik.Strategi kemudia menjadi alat politik dan seketika itu hilang karakter strategis yang dimilikinya.Diperlukan adanya pemahaman bahwa menjadikan pemerintah berstrategi bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, tetapi disisilain juga ada kesadaran baru bahwa hanya dengan strategi perbaikan kinerja pemerintah lebih terbuka untuk direalisasi. Sebaliknya, akan terjadi justru akan membuka pintu terjadinya krisis kinerja berkepanjangan. Pemerintah perlu terus menerus belajar untuk meyakini bahwa berstrategi memang member manfaat signifikan.

Karakter Dan Peran Negara : Banyak Wajah

Berbagai hambatan mulai dari teknis-administratif sampai strategis-ideologis yang menjadikan strategi sepertinya terkesan begitu sulit untuk memperoleh tempat yang terhormat pada pemerintahan, sesungguhnya tidak dapat sepenuhmya dipisahkan dari rumusan ideologis dan filosofis tentang karakter dan peran Negara.Negara dengan pemerintahannya sungguh memiliki kekuatan yang besar untuk berbuat baik seperti yang sering diidealkan oleh masyarakat yang hendak dilayaninya.Tetapi sebaliknya juga memiliki kemungkinan untuk secara “sengaja” meninggalkan kewajibanya tersebut. Negara bisa memilih peran lain menjadi pelayan terhadap kepentingan dari sendiri atau bahkan menjadi pelayan para elit, pemilik modal ataupun pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai kemungkinan peran Negara tersebut setitaknya tidak dapat menjadi sarana agar tidak mudah terkejut ketika peran ideal Negara tidak terlaksana.

Pemerintah, Kinerja, Dan Krisis: Kuat Atau Minimal

            dasawarsa pertama dan kedua abad 21 ini boleh dikata sebagai dasawarsa yang istimewa dilihat dari kemungkinan ada tidaknya pergantian siapa yang hendak menjadi pemegang hegemoni dunia, secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, dasawarsa kedua ini selayaknya ditempatkan pada posisi unik bagi para pembelajar peradaban.

            Ketimpangan dan krisis ekonomi dinilai menjadi penyebab utama kemunculan kembali tentang pentingnya peran pemerintah.Kini pemerintah kembali menempati posisi ditengah, tidak lagi dipinggiran, setidaknya untuk urusan pemulihan ekonomi yang ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan melalui mekanisme pasar.Pasar ternyata bisa dan kembali gagal. Sepertinya eksistensi pemerintahan lahir dan ditemukan kembali, yang pada masa lalu yang sudah adak jauh ada yang menamainya dengan “ Bringing the State Back In “tanpa harus sampai pada tingkatan “ governmental overload”. namun demikian pergeseran posisi pemerintah ke tengah, sebagai kuatnya peran Negara untuk urusan ekonomi makro, termasuk urusan menjaga persoalan tinggi rendahnya ketimpangan ekonomi, hendaknya tidak secara otomatis diartikan juga berlaku pada peran peran pemerintah yang lain. Peran Negara yang lain misalnya peran produksi dan distribusi barang dan jasa, regulasi, dan keadilan, tampak masih terus didorong-dorong untuk berada di tepian. Pergeseran bandul tentang peran dan kuat tidaknya pemerintah dari kanan ke kiri dan demikian sebaliknya tidak hanya monopoli AS. Hamper semua Negara pada masa lalu yang belum jauh memiliki pengalaman serupa, baik Negara maju di eropa maupun asia, tidak terkecuali Negara-negara berkembang dan Negara-negara miskin di belahan dunia lainnya.

            Pada masa separuh terakhir abad dua puluh tersedia banyak contoh pemerintahan yang berhasil, bahkan ada yang memiliki prestasi yang bisa disebut gemilang. Disisi lain juga cukup banyak ditemukan pemerintahan yang hanya maju mundur, berjalan ditempat seakan akan tidak bergeser dari tempat semula dan tentu saja tidak ketinggalan juga akan dijumpai pemerintahan yang gagal. Secara structural, sukses, krisis, dan gagal sepertinya merupakan fenomena yang terus berulang.Dua peran utama pemerintah, yakni akumulasi modal (ekonomi) dan legitimasi kekuasaan (politik) sesungguhnya memiliki karakter yang saling bertolak belakang.

BAB II

KREATIF MELIHAT, MERASAKAN, DAN MEMPROGRAM KEINGINAN RAKYAT

Kreatif Melihat Permasalahan Global dan Nasional

            Hak masyarakat untuk memperoleh untuk memperoleh kesejahtraan dan mendapatkan pendidikan selama Indonesia merdeka sampai sekarang masih menjadi pembicaraan yang belum selesai. Tuntutan tersebut bahkan akan selau menjadi pembicaraan disemua kalangan, termasuk pembicaraan mengenai indicator keparahan kemiskinan yang masih stagnan sebagaimana disebutkan dalam kita suarakan MDGs 2008. Kondisi ini menandakan bahwa Indonesia mah perlu terus meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sebenarnya masalah kemiskinan adalah masalah social kemasyarakatan yang harus diselesaikan  oleh semua Negara dan bukan hanya menjadi permasalahan masyarakat Indonesia. Masalah kesejahtraan social ini menjadi masalah internasional. Hal ini dapat dilihat pada saat pertama kali muncul di United Kingdom (british).

            Empat metode yang digunakan untuk memberikan bantuan yang diperlukan, yaitu:

1.      Auttoning (pelelangan) yaitu orang miskin dirawat oleh keluarga lain dengan biaya paling rendah

2.      Mengambil orang sakit dan miskin untuk diawasi oleh pasangan suami-istri yang akan merawat mereka dengan sedikit biaya yang dimungkinkan

3.      Pertolongan dari luar dengan memberikan bantuan yang diinginkan

4.      Melalui rumah-rumah penampungan

Sebagaimana, bahwa kesejahtraan social yang menjadi fungsi utama diibaratkan sebagai jalan kesejahteraan social merupakan jalan panjang.Masalah social bukan hanya masalah domestic Indonesia, tetapi menjadi masalah dunia internasional. Dengan demikian, pada tahun 2000, muncul komitmen untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah ditandatangani oleh para kepala Negara di New York, yaitu yang diberi nama Deklarasi Melenium atau yang lebih dikenal melenium development goals (MDGs). MDGs terdapat delapan tujuan yang harus dicapai, yaitu:

1.      Membrantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem

2.      Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua

3.      Mendorong kesetaraan gender dan pemberdaya perempuan

4.      Menurunkan angka kematian anak

5.      Meningkatkan kesejahteraan ibu

6.      Memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

7.      Memastikan kelestariaan lingkungan

8.      Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Tujuan MDGs adalah mewujudkan pendidikan dasar yang ditargetkan pada tahun 2015.Semua anak di mana pun, baik laki laki maupun perempuan, agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Bagi mereka yang tidak lulus sekolah, apakah mereka membantu orang tuanya mencari nafkah, atau ada diantara mereka yang menikah muda. Maxwell menyatakan bahwa banyak mendorong pendidik kita bahwa nilai yang baik menuntun pada kehidupan yang lebih baik.Semakin banyak pendidikan formal yang anda peroleh, semakin sukseslah anda.Namun, pendidikan tidak memenuhi janji janji seperti itu.Dengan melihat pernyataan itu dalam kasus MDGs ini, yang difokuskan adalah pendidikan dasar, bukan pendidikan secara keseluruhan sesuai jenjang pendidikan formal.Maxwell ada benarnya, yang dijanjikan oleh pengajar tidak selalu menuai kesuksesan. Namun, pendidikan formal pada tingkat dasar akan selalu berhubungan dengan pola kehidupan orang. MDGs juga mendorong kesetaraan gender dan pemberdaya perempuan, kelihatannya anak perempuan kini berada didepan. Hal ini terlihat dari data UNESCO/LIPI (2005) sebagaimana dikutip oleh Bappenas PBB dalam bukunya yang kita suarakan MDGs (2008) didapat angka proporsi anak perembuan dan anak laki laki di sekolah sekolah lanjutan kejuruan berikut. Dilembaga pendidikan pariwisata, proporsi anak laki laki 6%, sedangkan perempuan 94%. Dilingkup pendidikan bisnis dan manajemen, proporsi anak laki laki 35,1% sedangkan perempuan 64,9 %. Dilingkungan pendidikan kesenian, anak laki laki 47,1 % dan anak perempuan 52,9%. Pada pendidikan kesejahteraan social, proporsi anak laki laki 58,2% sedangkan anak perempuan 41,8 %. Pada sector pendidikan pertanian dan kehutanan, proporsi anak lakilaki 87,1% sedangkan anak perempuan 12,9%. Pada lembaga pendidikan teknologi dan industry, proporsi anak laki laki 99%, sedangkan anak perempuan 1%.Data tersebut menunjukkan bahwa pada perinsipnya anak laki laki dalam hal pendidikan saling mengisi. Pendidikan yang hamper seimbang adalah pada sector pendidikan kesenian. Tujuan lain MDGs adalah menurunkan angka kematian anak. Kematian sangat terkait pada kesehatan ibu dan anak. MDGs menyebutkan bahwa target pada norma 4A adalah menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara tahun 1990-2015 dapat tercapai. Target ini disusun untuk mengurangi angka dua pertiga antara tahun 1990.Saat ini, jumlah 97 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Target tahun 2008 adalah 32 kematian per 1.000 kelahiran hidup sehingga Indonesia cukup berhasil. Tujuan MDGs juga adalah meningkatkan kesehatan ibu.Ibu merupakan pilar utama dalam membina keluarga yang sehat. Namun, jika seorang ibu tidak dapat menjaga kesehatannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya daya beli terhadap kebutuhannya, maka kesehatan ibu juga akan berpengaruh secara signifikan. Bahkan banyak orang akan langsung menyalahkan nasib. Padahal sukses seseorang dan sehat seseorang sangat dipengaruhi oleh pola piker yang bagus untuk mendapatkan pola piker yang luas harus dimulai dari pendidikan yang baik.Selanjutnya, tujuan MDGs adalah memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.Penyakit menular seksual merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan pada remaja.Penyakit menular seksuaal seperti kencing nanah, sifilis, kutil kelamin, atau jengger ayam mudah ditemukan.Secara umum, pengetahuan masyarakat terhadap penyakit menular sangat rendah dan perlu diberikan pengetahuan, terutama masyarakat yang rentan terhadap penyakit tersebut. Tidak semua masyarakat, khususnya masyarakat yang berkecimpung didalam dunia yang senang dengan dapza, sangat rentan akan terkena penyakit tersebut. Penyakit ini perlu dicegah melalui upaya prioritas dalam penanggulangan HIV/AIDS.Hal ini herkaitan erat dengan situasi penularan HIV/AIDS yang ada dimasyarakat.Pencegahan penyakit dilakukan melalui upaya kampanye yang meliputi pemberian informasi tentang HIV dan konseling.Tujuan MDGs juga adalah memastikan kelestarian lingkungan. Target ini diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia pada tiga target, target no 9,10 dan 11 yang berturut-turut adalah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumber daya yang hilang, target mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan senitasi dasar.

Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan

            Millennium development goal (MDGs) yang telah di canangkan dengan delapan tujuan dapat berjalan dengan baik, terutama pada tujuan satu sampai dengan tujuan tujuh jika kemitraan untuk pembangunan bisa serasi.System kemitraan tidak cukup hanya untuk menyukseskan sekelompok orang, tetapi orang lain harus gagal.Dalam hubungan Negara dengan Negara, tidak cukup Negara yang kuat harus sukses, sementara Negara yang lemah harus gagal. Kondisi dunia global saat ini yang sama sama menata diri untuk disejahtrakan masyarakatnya semakin gencar disuarakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat semakin kritis, dahulu kepemimpinan dikantor dan monarki dianggap dapat mensejahterakan masyarakat. System perekonomian dunia sudah menyatu, tata kehidupan berubah, masyarakat tidak menerima begitu saja apa yang di programkan, masyarakat sudah lebih tahu hak dan kewajiban, batas batas etika, budaya , dan adat istiadat. Dengan melihat situasi global dan teknologi informasi yang terus berubah,  hidup dan kehidupan tidak boleh dibawa oleh arus globalisasi dan informasi yang merugikan salah satu,  tetapi harus di perlakukan dan diciptakan iklim menang menang. Anda tidak perlu memadamkan lampu orang lain untuk membuat lampu anda sendiri bersinar.

Kita semua warga negara bangsa harus membuat persaingan dan kemitraan menjadi manfaat dalam situasi yang paling rumit sekali pun dengan mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan,  dapat di prediksi,  dan tidak diskriminatif.  Banyak target pembangunan mengatasi kebutuhan hampir disemua negara,  khususnya negara daratan dan kepulauan kecil. Sementara itu,  keadaan dalam negeri harus menyamakan diri dengan negara maju,  utang utang harus diselesaikan,  pekerjaan yang layak perlu dibuka seluas luasnya,  pembangunan kesehatan termasuk obat obatan harus terjangkau,  teknologi informasi dan komunikasi menjadi alat yang tepat untuk menjangkau akses percepatan pengembangan wawasan dalam pengembangan diri setiap negara atau daerah.  Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang nonprofit,  hibah menjadi penting,  terutama disektor kesehatan. Kita harus akui bahwa tidak mudah menyelesaikan permasalaham dalam masyarakat. Segala masalah mungkin dapat terselesaikan walaupun akan muncul masalah lain yang rumit, misalnya masalah ideologi, politik, dan masalah lain dalam masyarakat. Masalah kemitraan bukan hanya masalah negara dengan negara lain, tetapi dapat pula masalah pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat atau sebaliknya,  sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang kerja sama daerah.

BAB III

MEMBANGUN KARAKTER DENGAN KOMITMEN DAN TINDAKAN

Arti Sebuah Kejujuran

Secara garis besar,  moral dapat dibagi dua bagian,  yaitu moral yang baik dan buruk. Berbuat adil, jujur, sabar, pemaaf, dermawan, dan amanah termasuk dalam moral yang baik. Sementara itu, berbuat yang zalim, berdusta, pemarah, pendendam, kikir, dan curang termasuk dalam akhlak yang buruk. Semua moralitas sebagai suatu sistem aturan tingkah laku seorang manusia karena tingkah laku bisa buruk dan baik. Jika semua orang berfikir, berkompeten,  dan bertindak positif dalam kehidupan sehari hari tanpa adanya aturan pun, yang bersangkutan akan melakukan hal hal positif jika yang bukan haknya dia tidak akan melakukan suatu tindakan yang positif, maka ketidakjujuran cenderung menghampiri. Dengan adanya ketidakjujuran, baik karena terpaksa atau sengaja akan terbentuk karakter yang sulit diubah. Terjadinya ketidakjujuran seseorang semata mata karena terbentuk dari lingkungannya. Kejujuran melalui kejernihan pikiran akan membawa kepada kebaikan dan kemurahan hati.

Komitmen pemimpin Puncak

Kebanyakan pemimpin puncak ditingkat pusat dan daerah bergantung pada bentuk organisasinya. Para pemimpin puncak tersebut harus mempunyai komitmen yang benar benar prorakyat. Pelaksanaan komitmen ini tidak hanya sekedar janji seremonial yang diucapkan ketika pelantikan, tetapi diperlihatkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Seorang pemimpin harus memberi kepercayaan dan mengingatkan pejabat dibawahnya atau pejabat lain tidak melakukan intervensi kepada satuan kerja yang telah diberi kepercayaan untuk mengelola semua kegiatan yang telah dilimpahkan. Pejabat yang diberikan kepercayaan oleh pemimpin tersebut tidak melakukan intervensi kepada aparat dibawahnya, termasuk intervensi terhadap pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah karena sistem pengadaan barang atau jasa berdasarkan keputusan presiden nomor 54 tahun 2010 telah memenuhi syarat setiap satuan kerja mampu melaksanakan sesuai dengan kaidah kaidah yang telah digariskan dalam peraturan tersebut. Tidak ada alasan seorang pemimpin instansi mengintervensi pekerjaan yang telah dilimpahkan pejabat untuk kepentingan kepentingan sesaat, apalagi untuk kepentingan pribadi, kecuali intervensi untuk melakukan perbaikan dan kewenangan yang diberikan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Membuat Kebijakan yang Berdampak Besar

Pekerjaan seorang pemimpin sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah membuatsuatu keputusan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat maupun diinternal pemerintahan. Kebijakan yang tidak kalah penting yang membuat gaung menjadi besar adalah penyediaan infrastruktur pemerintahan yang diperlukan oleh masyarakat, yaitu jalan bersifat arteri dan jalan yang bersifat lingkungan. Infrastruktur tersebut perlu dibangun dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar agar penyelesaian pembangunannya lebih cepat, dan kualitas jalan dengan konstruksi beton yang diaspal dan dilapisi konblok. Hal ini dilakukan agar setiap jalan yang dibangun tidak mudah rusak sehingga jalan menjadi lama. Jadi, biaya yang mestinya untuk pemeliharaan setiap tahun dapat dialihkan untuk pembangunan bidang lainnya.

Membuat Aturan yang Lengkap

            Aturan adalah suatu dogma dan norma yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Aturan aturan yang telah disepakati tersebut dapat berupa aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Pelaksanaan pengelolaan pemerintah modern selalu mengacu pada kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang berbentuk dokumen berupa ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden pada tingkat pemerintah pusat disamping adanya peraturan menteri. Sementara itu, pada tingkat pemerintah daerah, ada peraturan daerah dan peraturan gubernur, bupati atau wali kota.

            Semua peraturan pada dasarnya berhubungan dengan pemeriksaan karena setiap regulasi akan berdampak pada pengelolaan keuangan apakah keuangan yang dipakai untuk membuat peraturan atau keuangan yang dipakai untuk melaksanakan perintah dari aturan yang di buat tersebut.

Laksanakan Sesuai Dokumen Peraturan yang Telah Disahkan

            Secara etimologi, yang dimaksud dengan dokumen menurut KBBI adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Dokumen anggaran adalah pedoman pelaksanaan anggaran pada setiap organisasi yang mempunyai suatu system administrasi yang baik karena semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahtraan masyarakat dimulai dari dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bentuk perwujudan suatu perencanaan yang menyeluruh baik dokumen yang berbentuk keputusan kepala SKPD seperti keputusan yang terkait dengan pembentukan panitia pada lingkup SKPD. Selain dokumen anggaran, yang perlu dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintah daerah juga dokumen yang berbentuk non-dokumen, seperti prosedur-prosedur pelayanan yang terkait dengan perizinan, terkait dengan pengendalian dan pengawasan terhadap semua tugas pokok dan fungsi yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

            Semua dokumen yang disusun dan telah disahkan menjadi dokumen yang harus dipatuhi oleh semua pihak baik eksternal maupun internal pemerintahan. Setiap dokumen yang menjadi acuan harus menjadi landasan dalam bekerja dan tidak boleh membelokkan peraturan atau dokumen tersebut sehingga menyimpang atau sengaja menyimpang untuk kepentingan sesaat. Dengan adanya kepatuhan terhadap semua dokumen peraturan yang telah dibuat, semua pihak harus bisa mengerti kondisi pelaksanaan pemerintahan perlu adanya perubahan paradigm yang di masa lalu seringnya aparatur “ dilayani oleh masyarakat”. Sekarang ini aparatur harus bener-bener melayani masyarakat sesuai kehendak masyarakat sendiri sebagaimana yang dituang kan dalam dokumen pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan baik dokumen yang menyangkut anggaran maupun dokumen yang menyangkut pelayanan lainnya.

Ubah Tantangan Menjadi Peluang

            Dalam mewujudkan kompetisi, seseorang perlu melakukan langkah langkah yang memungkinkan yang bersangkutan mengambil jalan yang paling taktis. Jalan taktis tersebut berguna untuk melakukan terobosan penting agar kesuksesan menjadi nyata. AQ berakar pada bagaimana kita merasakan dan menghubungkan dengan tantangan-tantangan. Orang yang memiliki AQ lebih tinggi tidak menyalahkan pihak lain atas kemunduran yang terjadi, dan mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah.

Sumber Buku:

1.      8 Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah, M.Yusuf, Jakarta : penerbit salemba empat,2011

2.      Strategi Pemerintahan : manajemen organisasi public, Suwarsono Muhammad, penerbit erlangga,2012